Terkait Proyek pembangunan jalan Lapen tahun anggaran 2025 di Desa Mangga dua tepatnya di dusun satu Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang menuai kritik keras dari masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum SIBHARA, sebab Proyek proyek pembangunan tersebut menelan biaya senilai Rp 95.598.400, dari Dana desa (DD) Kabupaten Serdang Bedagai dan proyek tersebut diduga penuh kejanggalan dan dikerjakan secara asal-asalan.
Menurut warga berinisial MZ Pekerjaan yang mencakup panjang 159 meter dan lebar 2,50 meter ini dikerjakan oleh Dana Desa ( DD), Namun hasil awal fisik di lapangan terlihat tidak mencerminkan kualitas, pekerjaan dengan anggaran puluhan juta rupiah.
Puncak kejanggalan terlihat pada pembangunan jalan lapen Struktur yang seharusnya menjadi elemen vital penunjang jalan itu justru tampak amburadul, alias bergelombang dan tidak memenuhi standar teknis. Ironisnya, proyek Lapen ini di duga di mark up dengan ketebalan standar Lapen.
Dugaan kuat mengarah pada upaya pengaburan struktur, menutupi potensi manipulasi anggaran. “Jangan tunggu BPK datang, ini proyek rakyat, uang negara harus dilindungi, Kami minta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan investigasi penuh meninjau lokasi" Ujar Mz dan warga lainnya.
Sorotan tajam juga mengarah Pekerjaan Lapen tersebut, karena lemahnya pengawasan teknis dan kualitas pelaksanaan. Indikasi pembiaran terhadap praktik pembangunan yang menyimpang, menurut sejumlah kalangan, sudah cukup untuk membuka pintu penyelidikan.
Masyarakat sipil, LSM, insan pers dan juga LBH meminta Bupati Serdang Bedagai untuk mengambil peran dalam melakukan pemantauan secara independen dan aktual.
Bersamaan dengan hal tersebut, DPP LBH SIBHARA (Lembaga Bantuan Hukum Siaga Bhayangkara) yang diwakili oleh saudara Anas menghimbau kepada Bupati Serdang bedagai untuk turun langsung memeriksa pekerjaan tersebut. "Saya rasa Bupati Serdang bedagai harus turun kelokasi untuk melihat langsung pekerjaan tersebut, memeriksanya dan mengaudit hasil kinerja desa, seperti apa yang dilakukan Bupati Deli Serdang yang langsung turun ke lokasi untuk memeriksa aparatur negara sampai ke tingkat desa" Tegas Anas.
Kemudian dilanjutkan seorang warga lagi, “Kalau ada kejanggalan, dokumentasikan, viralkan, dan laporkan. Jangan biarkan uang rakyat dikorupsi berjamaah” ujar seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya.
Kasus ini dinilai sebagai cermin bobroknya manajemen proyek infrastruktur lokal yang kerap dijadikan ladang bancakan oleh oknum tertentu. Jika tidak segera ditindak, akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lain yang menggunakan dana Desa (DD)
Menurut saran dari DPP LBH Sibhara "Masyarakat harus terus dampingi dan berharap penyelidikan terbuka dilakukan sesegera mungkin, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan dana, metode pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban teknis. Sebab, di tengah isu keterbatasan anggaran, setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara jujur dan profesional" Pungkas Anas saat dikonfirmasi. (Tim)
Posting Komentar